Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Siaran Pers
09/SP/XII/BH/2019

Berikan Footnote, Surya Tjandra: STPN Punya Mata Kuliah Reforma Agraria

Yogyakarta – Reforma Agraria merupakan salah satu kebijakan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Urgensinya adalah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden RI juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Lahirnya Peraturan Presiden ini merupakan momentum untuk menggelorakan kegiatan Reforma Agraria di daerah.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN merupakan salah satu sekolah kedinasan yang sangat penting keberadaannya di negeri ini. Mengapa? Karena STPN adalah salah satu sekolah kedinasan yang mendidik para taruna-taruni yang menuntut ilmu di dalamnya, dalam hal pertanahan. “Salah satu mata kuliah yang diajarkan di STPN adalah Reforma Agraria. Lalu, Yogyakarta merupakan wilayah pertama kali dilaksanakannya program Reforma Agraria sebelum akhirnya terhenti karena situasi,” ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra saat memberikan footnote/catatan kaki dalam Seminar Nasional dan Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema “Reforma Agraria dan Tanah Negara Untuk Rakyat, Agenda Bangsa yang Tertunda” di Aula STPN, Yogyakarta, Rabu (04/12).

Reforma Agraria merupakan konsensus nasional untuk bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menunggu-nunggu realisasi pelaksanaan program ini. Reforma Agraria dapat dijabarkan menjadi 2 kegiatan, yakni redistribusi tanah dan legalisasi aset. Sementara ada 2 komponen utama yang menunjang kegiatan Reforma Agraria, yakni aset reform dan akses reform. “Kita semua tahu bahwa redistribusi tanah itu merupakan bagian dari Reforma Agraria dan dalam pelaksanaannya masih terdapat konflik. Presiden Joko Widodo memberikan tugas kepada saya untuk membantu Pak Menteri ATR/Kepala BPN dalam mengawal Reforma Agraria ini, khususnya penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.

Untuk itu, menurut Surya Tjandra pembahasan mengenai Reforma Agraria harus menjadi sesuatu yang diseriusi karena ini merupakan agenda penting. “Reforma Agraria itu memiliki artian yang sangat luas yang diturunkan dalam agenda-agenda kecil yang saling menguatkan, dalam kerja-kerja pendampingan dan pemantauan yang efektif, dalam koordinasi kerja yang efektif dan saling menguatkan dalam kolaborasi,” kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sangat antusias untuk mendorong pelaksanaan Reforma Agraria di berbagai tempat. Ada alasan yang menguatkan hal tersebut. “Saya baru sebulan menjadi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN namun saya lihat kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Kementerian ATR/BPN bagus-bagus. Ini membuat penilaian saya berubah terhadap Kementerian ini,” kata Surya Tjandra.

Menutup footnote-nya, Surya Tjandra mengajak semua pihak agar saling bahu-membahu satu sama lain untuk menyukseskan Reforma Agraria. “Untuk melaksanakan Reforma Agraria, setiap pihak harus saling dukung dan jangan saling menyalahkan apabila terjadi masalah. Kita butuh kerja sama besar untuk pelaksanaan Reforma Agraria,” pungkas Surya Tjandra. (RH/NA)

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanspage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id

Leave a Reply